Komisi VI DPR RI mendukung PT Pos Indonesia (Persero) sebagai Official Partner/Verified Vendor logistik Pemilu 2024 untuk distribusi logistik dan perlengkapan baik domestik dan internasional. 

Itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) yang membahas terkait peran strategis Pos Indonesia dalam penanganan logistik Pemilu tahun 2024, di Gedung DPR.

Dalam RDP yang dipimpin Martin Manurung, S.E., M.A. ini, Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Faizal Rochmad Joemadi memberikan penjelasan tentang kesiapan Pos Indonesia dalam mendukung distribusi logistik dan perlengkapan Pemilu 2024.

"Pos Indonesia telah bersiap untuk ketepatan waktu dengan membuat rute-rute yang detil dan persiapan lainnya serta telah melakukan proses label katalog elektronik berkoordinasi dengan LKPP dan KPU," kata Faizal.

Dalam pelaksanaannya nanti Pos Indonesia tidak sendirian karena telah ada Cluster Logistik di mana perusahaan-perusahaan BUMN seperti KAI, Damri, Pelni, Pelindo, Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, dan Pos Indonesia bergabung.

Dirut PT Pos Indonesia ditunjuk sebagai Ketua Project Management Office (PMO) dalam kluster logistik tersebut.

"Bahkan karena waktunya yang ketat dan membutuhkan banyak resource, bukan tidak mungkin Cluster PMO Logistik pun membutuhkan bantuan pihak ketiga atau swasta,” kata Faizal.

Pos Indonesia saat ini memiliki lebih dari 10.000 armada darat mulai dari sepeda motor, blind van, truk engkel, wingbox dan kerja sama multimoda meliputi transportasi logistik darat (land cargo), transportasi logistik laut (sea freight) dan transportasi logistik udara (air freight) serta kerja sama dengan pengelola terminal di pelabuhan, bandara, stasiun dan kawasan industri.

Ada lebih dari 1 juta rute domestik dan lebih dari 200 negara tujuan di dunia untuk pemilih di luar negeri. Pos Indonesia juga memiliki lebih dari 4.500 titik kantor dan area kerja serta SDM yang tersebar hingga ke pelosok nusantara.

Untuk pelacakan, akan mengintegrasikan sistem tracking yang dimiliki dengan sistem yang digunakan KPU (Sistem Informasi Logistik/SILOG KPU).

“Untuk dashboard yang real time sudah disiapkan dan sedang diujicoba agar pada waktunya siap dalam pendistribusian logistik Pemilu 2024 sehingga kiriman dapat dilacak dan transparan,” kata Faizal.

Saat ini PT Pos Indonesia sedang mengikuti proses pendaftaran dan verifikasi e-Catalogue LKPP Katalog Sektoral untuk distribusi logistik dan perlengkapan Pemilu 2024 sementara pada Katalog Nasional LKPP kami sudah terdaftar.

Berbagai perubahan transformasi dan inovasi yang telah dilakukan Pos Indonesia serta telah adanya BUMN Cluster PMO Logistik itulah yang menguatkan Komisi VI DPR RI sepakat untuk mendukung Pos Indonesia sebagai Official Logistic Partner untuk Pemilu 2024.