Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menanggapi isu pembukaan keran ekspor pasir laut yang dirilis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023
Trenggono mengatakan, jumlah pasir laut yang akan diambil baik untuk reklamasi maupun ekspor pasir laut akan ditentukan tim kajian yang terdiri dari para ahli di kementerian ESDM, KLHK, KKP, Kementerian Perhubungan, hingga BRIN, serta LSM.
Tim kajian ini nantinya akan ditentukan dalam peraturan menteri yang menjadi aturan tindak lanjut dalam PP Nomor 26 Tahun 2023.
"Jadi soal berapa jumlah ekspor pasir laut dan lain sebagainya, itu nanti melalui peraturan teknis yang melaksanakan. PP tidak bisa menjalankan. PP memang ada, tapi kalau tidak ada peraturan menterinya (ekspor) tidak akan bisa dijalankan," kata Trenggono, dalam konferensi pers di kantor KKP pada Rabu (31/5/2023).
"PP adalah salah satu landasan. PP itu merupakan landasan hukum kedua setelah undang undang. Di dalam PP disebutkan, untuk bisa diambil dan dinyatakan pasir itu adalah pasir sedimentasi atau hasil sedimentasi maka ditentukan oleh tim kajian," sambungnya.
Dari kajian yang berunsur dari ESDM, akan dilihat apakah pasir itu misalnya mengandung material yang bernilai tinggi. Contohnya kalau mengandung besi, ada kandungan mineral yang lain maka tidak boleh diambil, jelas Menteri KKP.
Kemudian ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, untuk menentukan daerah mana yang tidak boleh diubah menjadi pulau yang akan direklamasi.
"Kalau dari perguruan tinggi kita ambil (keahlian dari profesor profesor yang menggiati bidang oseanografi," beber trenggono.
Selain itu, untuk mengambil pasir laur pun tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Trenggono menjelaskan, hal itu dikarenakan harus menggunakan teknis dan teknologi khusus.
Resmi! Australia Larang Anak di Bawah 16 Tahun Gunakan Media Sosial
Australia Perketat Aturan untuk Lindungi Anak dari Bahaya Media Sosial
Kabar Gembira! Gaji Guru Naik di 2025, Guru NTT Tunggu Kepastian Realisasi
Harapan Baru bagi Guru Honorer dan Daerah Terpencil
Pemerintah turunkan harga tiket pesawat seluruh bandara di Indonesia
Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Elba Damhuri mengatakan bahwa Pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga tiket pesawat penerbangan dalam negeri selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di seluruh bandara yang ada di Indonesia.
KKP dan MSC sinergi kembangkan sertifikasi ecolabel perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Marine Stewardship Council (MSC) bekerja sama mengembangkan sertifikasi ecolabel perikanan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar global sekaligus mendukung ketahanan pangan domestik.
Kadin-Apindo-Hippindo pacu daya beli masyarakat lewat "Klinking Fun"
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) serta Asosiasi Pengelola Pusat Belanja (APPBI) memacu daya beli masyarakat melalui "Klinking Fun".
Pemerintah RI Tolak Tawaran Rp 1,5 Triliun dari Apple untuk Cabut Blokir iPhone 16?
Pemerintah RI Tunggu Tawaran Lebih Besar dari Apple untuk Angkat Blokir iPhone 16
Bos Garuda Sebut Tiket Pesawat Domestik Lebih Murah Saat Natal dan Tahun Baru
Tiket Pesawat domestik lebih murahh!!!
Sinergi Bea Cukai dan BNN Gagalkan Penyelundupan 19 Kilogram Sabu di Teluk Palu
Gagalkan Penyelundupan 19 Kilogram Sabu di Teluk Palu
Activity Logs
Database Backup Process Completed!
Shopping Cart
Invite Gmail Contacts
