Pelabuhan tentunya memegang peran strategis sebagai simpul utama dalam distribusi logistik nasional dan internasional. Di dalamnya, salah satu aktivitas yang paling krusial adalah aktivitas bongkar muat, yakni proses pemindahan barang dari kapal ke darat (bongkar) maupun sebaliknya (muat). Proses ini memerlukan koordinasi antara alat berat, tenaga kerja, dan sistem manajemen pelabuhan untuk memastikan kelancaran arus barang tanpa keterlambatan. Dalam konteks ekonomi maritim Indonesia, kelancaran aktivitas bongkar muat di pelabuhan menjadi indikator efisiensi logistik suatu daerah maupun negara.

Aktivitas bongkar muat sangat penting karena  fakta di lapangan menunjukkan sekitar 90% hingga 95% perdagangan dunia diangkut melalui jalur laut. Indonesia yang merupakan negara kepulauan tentu sangat bergantung para aktivitas di pelabuhan untuk mobilitas barang baik itu antarpulau, ekspor-impor, hingga distribusi bahan pokok ke wilayah terpencil. Oleh karena itu, hambatan sedikit saja dalam kegiatan bongkar muat dapat menyebabkan gangguan besar terhadap rantai pasok dan menambah beban biaya logistik yang selama ini menjadi tantangan utama sektor perdagangan nasional.

Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa proses bongkar muat masih menghadapi berbagai kendala. Sejumlah tantangan teknis maupun non teknis membuat efisiensi di pelabuhan belum optimal. Berdasarkan para pakar dan  praktisi jasa logistik setidaknya terdapat  lima tantangan utama yang kerap menghambat kelancaran aktivitas bongkar muat di pelabuhan:

1. Kemacetan di Area Pelabuhan

Antrean kendaraan pengangkut barang dan kepadatan dermaga menjadi masalah klasik yang belum sepenuhnya teratasi. Volume kendaraan yang melebihi kapasitas parkir dan antrian kapal ketika menunggu antrian bongkar muat menyebabkan waktu tunggu (waiting time) meningkat drastis. Pada pelabuhan dengan fasilitas terbatas, kemacetan ini dapat berdampak langsung pada keterlambatan distribusi barang.

2. Keterbatasan Infrastruktur dan Peralatan Bongkar Muat

Banyak pelabuhan di Indonesia, terutama pelabuhan-pelabuhan yang berskala menengah dan kecil masih menggunakan peralatan lama seperti crane manual, forklift yang jumlahnya terbatas, dan tidak memiliki gudang penyangga yang memadai. Kurangnya investasi dalam peralatan modern tersebut menyebabkan proses muat dan bongkar berjalan lambat, rentan terhadap kerusakan barang, dan berisiko menyebabkan kecelakaan kerja.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Belum Merata

Tenaga kerja pelabuhan memegang peran penting dalam menjaga kelancaran bongkar muat. Sayangnya, sebagian pelabuhan masih mempekerjakan tenaga kerja yang belum tersertifikasi atau belum mendapatkan pelatihan standar keselamatan dan teknis operasional. Ini berisiko menimbulkan kesalahan prosedur, penanganan barang yang tidak sesuai, serta meningkatnya risiko kecelakaan kerja.

4. Cuaca Ekstrem dan Kondisi Alam

Kegiatan bongkar muat sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Hujan deras, angin kencang, atau ombak tinggi bisa menghentikan seluruh kegiatan pelabuhan secara tiba-tiba. Pelabuhan yang belum memiliki fasilitas penunjang operasional dalam kondisi cuaca ekstrem sangat rentan mengalami keterlambatan aktivitas, terutama di pelabuhan yang tidak memiliki sistem atap atau pelindung di area bongkar.

5. Permasalahan Keamanan dan Kepatuhan Regulasi

Risiko keamanan seperti pencurian barang, kerusakan akibat kelalaian, hingga pelanggaran terhadap prosedur bea cukai juga merupakan tantangan yang masih sering terjadi. Kurangnya sistem pengawasan digital, lemahnya kontrol internal, dan inkonsistensi pelaksanaan regulasi dapat menimbulkan kerugian materi dan mengurangi kepercayaan pengguna jasa pelabuhan.

Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, pemerintah bersama operator pelabuhan kini mendorong digitalisasi proses logistik, modernisasi alat bongkar muat, peningkatan kapasitas SDM melalui sertifikasi nasional, serta penguatan sistem keamanan pelabuhan. Sejumlah pelabuhan besar seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Belawan mulai menerapkan teknologi digital seperti Terminal Operating System (TOS) untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

Dengan perbaikan yang berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor, diharapkan proses bongkar muat di pelabuhan-pelabuhan Indonesia dapat berjalan lebih lancar, aman, dan kompetitif. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem logistik nasional yang tangguh dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia.