Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya untuk mampu menghadapi Revolusi Industri 4.0 melalui tersedianya big data untuk rantai pasok industri jasa konstruksi nasional.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya untuk mampu menghadapi Revolusi Industri melalui tersedianya big data untuk rantai pasok industri jasa konstruksi nasional.
Sebagaimana diketahui, Era Revolusi Industri 4.0 mendorong dunia pada penerapan teknologi digital, tak terkecuali dalam sektor industri konstruksi.

Masyarakat semakin membutuhkan akan adanya data yang mudah untuk diakses kapan saja dan dimana saja. Sehingga kebutuhan itu mendorong industri konstruksi untuk meningkatkan pelayanan melalui ketersediaan informasi yang ramah pengguna.

Kini adanya Internet of Things (IoT) menjadi peluang yang besar bagi berbagai pihak dalam menyajikan sekaligus mengakses informasi secara luas dan mendalam.

Hal ini yang kemudian menjadi landasan bagi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk meluncurkan suatu platform yang menyajikan berbagai informasi terkait Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi (SDMPK) melalui sistem informasi digital berbasis teknologi yang disebut dengan Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK).

“Platform ini merupakan bagian dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi atau SIJKT yang digagas oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi,” terang Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR, Nicodemus Daud pada Jumat (16/6/2023).

Ia menambahkan, pembuatan SIMPK ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material Peralatan Konstruksi (SDMPK).

SIMPK ini sendiri diharapkan dapat menjadi sumber data dan informasi yang kredibel terkait supply and demand SDMPK yang ada di berbagai daerah di Indonesia.

Nicodemus menyebut, terdapat beberapa fitur utama yang disajikan SIMPK. Di antaranya fitur sajian data, layanan pencatatan SDMPK, perhitungan demand MPK dan nilai capaian TKDN serta layanan konsultasi MPK.
“Sajian informasi dalam SIMPK terbagi menjadi dua yaitu Informasi Material Konstruksi (semen, baja konstruksi, baja Ringan, dan lain-lain) serta Informasi Peralatan Konstruksi (batching plant, asphalt mixing plant dan alat berat). Layanan pencatatan SMPK merupakan layanan yang diperuntukkan bagi para produsen SDMK maupun pemilik SDPK baik Perusahaan, Kementerian/Lembaga atau Perseorangan dalam upaya penghimpunan data,” terangnya.

Fitur perhitungan demand MPK, imbuh Nicodemus, serta nilai capaian TKDN menawarkan layanan perhitungan estimasi demand MPK dan TKDN proyek Infrastruktur di Kementerian PUPR.
Terakhir, SIMPK juga menawarkan fitur layanan konsultasi seputar material dan peralatan konstruksi bidang pekerjaan umum dan perumahan.

Tentunya Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menawarkan berbagai kemudahan informasi dan layanan melalui SIMPK. Harapannya platform ini dapat meningkatkan ekosistem usaha dalam industri konstruksi di Indonesia.
Sementara, Asosiasi Roll Former Indonesia (ARFI) nyatanya mendukung penuh upaya kelengkapan big data di SIMPK ini.

Ketua Umum ARFI, Nicolas Kesuma mengatakan, ARFI yang merupakan salah satu asosiasi binaan Kementerian PUPR, mewadahi perusahaan-perusahaan penghasil baja ringan terbesar di Tanah Air, menyatakan siap bersinergi dalam upaya mendukung tujuan tersebut.

“ARFI tentunya menyambut baik upaya ini. Kami juga berterima kasih kepada Dirjen Bina Konstruksi yang telah membangun SIMPK dan menyusuk E Katalog sektoral ini sehingga ARFI bisa memfasilitasi seluruh anggota kami agar memiliki akses yang sama di dalam daftar belanja nasional Kementerian PUPR,” terangnya.

Untuk itu, Nicolas menambahkan, ARFI sangat bersemangat menyambut agenda sosialisasi SIMPK dan E Katalog Sektoral PUPR hari ini sebagai salah satu bagian kontribusi peningkatan ekonomi bidang konstruksi, khususnya Baja Ringan Nasional.