Pelaku usaha Truk Logistik yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menyampaikan lima persoalan krusial yang masih menjadi persoalan dan tantangan sektor transportasi khususnya berkaitan dengan usaha trucking.

Ketua Umum DPP Aptrindo Gemilang Tarigan, menyampaikan hal itu saat menghadiri rapat koordinasi Sektor Transportasi dalam Rangka Mewujudkan Program Kerja Kabinet Merah Putih 2024-2029, yang dipimpin langsung oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, di Kantor Kemenhub, pada Rabu (23/10/2024).

“Kami (Aptrindo) berterimakasih telah di undang dalam rapat koordinasi itu. Dan sebagai asosiasi pengusaha truk, kami telah menyampaikan hal-hal krusial yang perlu di carikan solusi cepat untuk pembenahan sektor transportasi dan logistik saat ini,” ujar Gemilang Tarigan, kepada Logistiknews.id, usai mengikuti Rapat Koordinasi tersebut.

Pertama, ujar Gemilang, yakni menyangkut soal pentingnya ketegasan dan pengawasan menyeluruh dan berkeadilan mengenai aturan Over Load dan Over Dimension (ODOL). “Kami minta soal ODOL ini tidak tebang pilih,” ujarnya.

Kedua, perlu segera di ambil action konkret mengenai kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk Truk Logistik di sejumlah daerah.

“Sebab, banyak truk anggota kami sulit memperoleh BBM tersebut. Sehingga truk logistik menganggur alias tidak bisa beroperasi. Dan fenomena ini merimbas pada aktivitas logistik,” ucap Gemilang.

Ketiga, Aptrindo meminta Pemerintah agar mendukung program peremajaan kendaraan truk logistik, lantaran usia truk yang beredar hampir diseluruh wilayah Indonesia saat ini mayoritas berusia lebih dari 15 tahun, bahkan ada yang sudah lebih 20 tahun.

“Program peremajaan truk ini untuk mendukung mewujudkan green transportation and logistics,” ucap Gemilang.

Keempat, adanya perbaikan pada sistem perizinan secara online (OSS) untuk usaha sektor transportasi khususnya trucking.

Kelima, Aptrindo mengingatkan Pemerintah untuk tidak melakukan Pembatasan Angkutan Barang dan Logistik terutama saat libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Aktivitas ekspor impor jangan sampai di ganggu karena peningkatan ekspor ini merupakan target nasional dan negosiasi bisnis tersebut merupakan proses panjang,” ucap Gemilang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–September 2024 mencapai US$192,85 miliar atau naik 0,32 persen dibanding periode yang sama tahun 2023.

Sejalan dengan total ekspor, nilai ekspor nonmigas yang mencapai US$181,15 miliar juga naik 0,39 persen.

Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari–September 2024 naik 2,52 persen dibanding periode yang sama tahun 2023, demikian juga ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan naik 17,58 persen, sedangkan ekspor hasil pertambangan dan lainnya turun 8,79 persen.

Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada Januari–September 2024 berasal dari Jawa Barat dengan nilai US$28,09 miliar (14,57 persen), diikuti Jawa Timur US$19,06 miliar (9,88 persen) dan Kalimantan Timur US$18,58 miliar (9,64 persen).

Menurut Gemilang, dalam Rakor tersebut, Kemenhub menyatakan akan memasukkan usulan para pelaku usaha dalam quick win untuk mendukung program 100 hari Kabinet Merah Putih.

Dalam rapat koordinasi Sektor Transportasi dalam Rangka Mewujudkan Program Kerja Kabinet Merah Putih 2024-2029 itu juga turut mengundang sejumlah Direksi Perusahaan sektor Transportasi, maupun asosiasi pelaku usaha antara lain: Organda, Indonesia National Shipowners Association (INSA), Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan (ABUPI), Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), dan Asosasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI).

Kemudian, Asosiasi Perusahaan Terminal Peti Kemas Indonesia (APTPI), Indonesia Shipping Agency Association (ISAA), Asosiasi Pengusaha Kapal Penumpang Indonesia, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Aptrindo, Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo).

Selain itu, Masyarakat Perkeretaapian Indonesia, Indonesia Matime Pilots Association, Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI), Asosiasi Perusahaan Pengangkut B3 (APPB3), Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA), Asosiasi Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), INACA, dan Gaikindo.