MANGGARAI - Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan gaji guru, termasuk guru berstatus PNS, PPPK, dan non-ASN pada tahun 2025, menjadi angin segar bagi kalangan pendidik di seluruh Indonesia. Kebijakan ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan para guru yang selama ini terus berjuang mencerdaskan generasi penerus bangsa.
Marianus J., seorang guru di Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyambut gembira kabar tersebut. Ia menyebut, pengumuman dari Presiden seperti harapan baru, terutama bagi para guru honorer yang selama ini berjuang dengan penghasilan minim.
"Sebagai guru, kami sangat berterima kasih, meskipun ini baru sebatas informasi. Tetapi karena ini Presiden yang bicara, kami percaya pasti akan ada tindak lanjutnya," ujar Marianus pada Jumat pagi (29/11/2024).
Meski menyambut baik kebijakan ini, Marianus menyoroti pentingnya perencanaan dan regulasi yang matang untuk memastikan kenaikan gaji dapat disalurkan dengan baik. Ia menegaskan bahwa kontrol terhadap distribusi dana menjadi hal krusial agar kebijakan ini benar-benar sampai kepada para guru yang berhak menerimanya.
"Jangan sampai dari Pemerintah pusatnya sudah bagus, tapi di lapangan realisasinya berbeda. Ini yang sering jadi kekhawatiran kami," tambahnya.
Selain itu, Marianus berharap Pemerintah memperhatikan daerah-daerah terpencil seperti NTT, di mana penyaluran dana sering kali terhambat oleh birokrasi yang panjang atau tidak merata.
Senada dengan Marianus, Rofinus T., seorang guru honorer di wilayah yang sama, juga mengungkapkan harapannya agar rencana kenaikan gaji ini dapat terealisasi dengan baik pada 2025. Baginya, kebijakan ini menjadi wujud perhatian nyata Pemerintah terhadap para "pahlawan tanpa tanda jasa" yang selama ini tetap semangat mengabdi meski gaji jauh dari kategori layak.
"Kami sangat berharap ini bukan hanya sekadar janji, tapi benar-benar diwujudkan. Kami percaya, di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, kesejahteraan guru akan menjadi prioritas. Ini adalah semangat baru bagi kami untuk terus mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa," ujarnya.
Rofinus juga menekankan pentingnya memastikan kenaikan gaji ini berjalan secara merata, tidak hanya untuk guru PNS, tetapi juga untuk PPPK dan guru honorer yang selama ini kerap terpinggirkan.
"Gaji guru honorer masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, apalagi di daerah terpencil seperti kami. Namun, kabar ini memberi kami harapan bahwa ke depan, kesejahteraan kami akan lebih baik," sambungnya.
Para guru di NTT juga berharap Pemerintah dapat membuat sistem penyaluran gaji yang lebih transparan dan efektif. Mereka meminta adanya pengawasan ketat dari pusat hingga daerah untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses distribusi dana.
"Pemerintah perlu memastikan alokasi dan penyaluran dana berjalan sesuai rencana. Kami tidak ingin ada kebijakan yang baik seperti ini justru terganggu karena implementasi yang buruk," tegas Marianus.
Kebijakan kenaikan gaji guru ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga membawa dampak jangka panjang dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Para guru percaya bahwa dengan kesejahteraan yang lebih baik, mereka bisa lebih fokus dan maksimal dalam mendidik siswa-siswinya.
Kini, para guru di seluruh Indonesia, termasuk di Manggarai, menunggu langkah konkret dari Pemerintah untuk mewujudkan janji Presiden Prabowo Subianto. Harapan mereka sederhana: kesejahteraan yang lebih baik agar dapat terus mengabdi dan mendidik generasi muda dengan sepenuh hati.